KEBIJAKAN PENGAWASAN ATA PENYELENGGRAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014 DAN KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PNS
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATA PENYELENGGRAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014 DAN KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATA PENYELENGGRAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014 DAN KAMUS JABATAN FUNGSIONAL UMUM
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATA PENYELENGGRAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 17 TAHUN 2014 TENTANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 9 TAHUN 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NON 23 TAHUN
PERMENDAGRI REPUBLIK INDONESIA NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
PERMENDAGRI NO 37 TAHUN 2014 TENTANG PENUSUNAN APBD TAHUNANGGRAN 2015 DAN SOP DALAM RANGKA PENCAIRAN DANA PADA KANTOR
UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA ASN DAN PENYESUAIAN GAJI POKOK
PERMENDAGRI NO 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN,PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJAA PEMBANGUNAN DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN DAN DIRIJEN PAJAK TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PPN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 27 TAHUN 2014 TENTANG PENCALONAN BARANG MILIK NEGARA DAERAH DAN TATA CARA
PERMENDAGRI NO 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DESA, PERMENDAGRI NO.112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO 53 PMK.02 2014 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN
APARATUR SIPIL NEGARA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 5 TAHUN