PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID-19 DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
|
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN
|
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN UU 30-2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN UU 21-2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU 23-1999 TENTANG BANK INDONESIA
|
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN UU 24-2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
|
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN
|
PERPPU NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT UU 6-1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN UU 36-2000 TENTANG PENETAPAN PERPU 1-2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UU
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NAGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU 12-2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN PERIKANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 71 AYAT 5 UU 31-2004 TENTANG PERIKANAN
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UU 2-2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
|
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN UU 32-2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UU 41-1999 TENTANG KEHUTANAN
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UU 12-2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERPU 1-2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
|
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN UU 11-1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UU 25-1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UU KEPAILITAN
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
|
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN PERPU 2-1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UU 21-1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UU 14-1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1971 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1964 TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1971 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1969 TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1968 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG KARTIKA EKA PAKCI
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PERUBAHAN/PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1960 LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 NO.109
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1965 TENTANG KEBIJAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA TAHUN 1966
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949 LEMBARAN-NEGARA TAHUN
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 47 PRP TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA-TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN-TENGGARA
|
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN
|
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT. 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA
|
PERPPU NOMOR 5 TAHUN 1964 TENTANG NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBEBASAN ATAS IMPOR
|
PERPPU NOMOR 6 TAHUN 1964 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1963 TENTANG PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI DI BIDANG PEMBIAYAAN IMPOR DAN EKSPOR
|
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 1963 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 4 PRP TAHUN 1959 DAN PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 32 PRP TAHUN 1960 DAN UNDANG-UNDANG NO. 34 PRP TAHUN 1960 LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 91 LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 92 DAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 94
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1963 TENTANG PELUNASAN CUKAI TEMBAKAU OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DAN PENGELUARAN HASIL-HASIL TEMBAKAU DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ITU KEDALAM PEREDARAN BEBAS DISEMPURNAKAN
|
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 1963 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1953 TENTANG BANK TABUNGAN POS LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 NO. 86
|
PERPPU NOMOR 5 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM
|
PERPPU NOMOR 6 TAHUN 1963 TENTANG TELEKOMUNIKASI
|
PERPPU NOMOR 7 TAHUN 1963 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
|
PERPPU NOMOR 8 TAHUN 1963 TENTANG PEMASUKAN DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA
|
PERPPU NOMOR 9 TAHUN 1963 TENTANG PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA-BEA DAN CUKAI-CUKAI DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1962 TENTANG PEMANGGILAN DAN PENGERAHAN SEMUA WARGA NEGARA RANGKA MOBILISASI UMUM UNTUK KEPENTINGAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN NEGARA
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1962 TENTANG KEWAJIBAN PERUSAHAAN MINYAK MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI
|
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 1962 TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WARGA-NEGARA ASING YANG DENGAN SUKARELA TURUT-SERTA DALAM PERUJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT
|
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 1962 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN KARYA ANTARA PERUSAHAAN NEGARA PERTAMIN DAN AN AMERICAN INTERNATIONAL OIL CO. UNTUK DIRI SENDIRI DAN ATAS NAMA PAN AMERICAN INTERNATIONAL OIL CO
|
PERPPU NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
|
PERPPU NOMOR 6 TAHUN 1962 TENTANG POKOK-POKOK PERUMAHAN
|
PERPPU NOMOR 7 TAHUN 1962 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGGUNAAN DANA-DANA INVESTASI
|
PERPPU NOMOR 8 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN
|
PERPPU NOMOR 9 TAHUN 1962 TENTANG PENGENDALIAN HARGA
|
PERPPU NOMOR 10 TAHUN 1962 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933
|
PERPPU NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS BEBERAPA JENIS BARANG
|
PERPPU NOMOR 12 TAHUN 1962 TENTANG KETENTUAN DIBIDANG FISKAL MENGENAI PEMBAYARAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA
|
PERPPU NOMOR 13 TAHUN 1962 TENTANG SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS KENDARAAN BERMOTOR
|
PERPPU NOMOR 14 TAHUN 1962 TENTANG SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIIMPOR KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA
|
PERPPU NOMOR 15 TAHUN 1962 TENTANG PENEGASAN DARI PASAL 16 AJAT 6 UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT TAHUN 1955 LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 27 TENTANG PENGUSUTAN PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI
|
PERPPU NOMOR 16 TAHUN 1962 TENTANG SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS BANGUNAN
|
PERPPU NOMOR 17 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 PRP TAHUN 1960 TENTANG BANK PEMBANGUNAN INDONESIA
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG BARANG
|
PERPPU NOMOR 24 TAHUN 1960 TENTANG PENGUSUTAN PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
PERPPU NOMOR 25 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1958 LEMBARAN NEGARA 1958 NOMOR 43
|
PERPPU NOMOR 26 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN PASAL 27 DAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1960
|
PERPPU NOMOR 27 TAHUN 1960 TENTANG TENTANG UANG HONORARIUM JURU SUMPAH
|
PERPPU NOMOR 28 TAHUN 1960 TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN PENERIMAAN PENYERAHAN PENGUASAAN KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM MILIK PENYIMPANAN PENGANGKUTAN ATAU PEMBAWAAN BARANG LOGAM D.K.A DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IZIN
|
PERPPU NOMOR 29 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
|
PERPPU NOMOR 30 TAHUN 1960 TENTANG PELEBURAN BANK INDUSTRI NEGARA KE DALAM BANK PEMBANGUNAN INDONESIA
|
PERPPU NOMOR 31 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1959 LEMBARAN NEGARA NOMOR 43 TENTANG PINJAMAN OBLIGASI BERHADIAH TAHUN 1959
|
PERPPU NOMOR 32 TAHUN 1960 TENTANG PENGGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM LALU-LINTAS PEMBAYARAN LUAR NEGERI
|
PERPPU NOMOR 33 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN TARIF BEA MASUK BEA KELUAR BEA STATISTIK BEA BERAT BARANG DAN PAJAK MASUK PAJAK PENJUALAN
|
PERPPU NOMOR 34 TAHUN 1960 TENTANG PAJAK TRANSFER
|
PERPPU NOMOR 35 TAHUN 1960 TENTANG KREDIT DAN LIKWIDASI BANK
|
PERPPU NOMOR 36 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955 TENTANG PENGUSUTAN PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK-PIDANA EKONOMI
|
PERPPU NOMOR 37 TAHUN 1960 TENTANG PERTAMBANGAN
|
PERPPU NOMOR 38 TAHUN 1960 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUSA TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU
|
PERPPU NOMOR 39 TAHUN 1960 TENTANG PENYALURAN MILITER WAJIB DARURAT KEDALAM RANGKA WAJIB MILITER
|
PERPPU NOMOR 40 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 66 TAHUN 1958 LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 117 TENTANG WAJIB MILITER
|
PERPPU NOMOR 41 TAHUN 1960 TENTANG BANK KOPERASI TANI DAN NELAYAN
|
PERPPU NOMOR 42 TAHUN 1960 TENTANG PELEBURAN BANK RAKYAT INDONESIA KEDALAM BANK KOPERASI TANI DAN NELAYAN
|
PERPPU NOMOR 43 TAHUN 1960 TENTANG PELEBURAN PERSEROAN TERBATAS BANK TANI DAN NELAYAN
|
PERPPU NOMOR 44 TAHUN 1960 TENTANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
|
PERPPU NOMOR 45 TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN
|
PERPPU NOMOR 46 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN "N.V. NEDERLANDCHE-INDISCHE AARDOLIE MAATSCHAAPPIJ
|
PERPPU NOMOR 47 TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN TENGGARA DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA-TENGAH
|
PERPPU NOMOR 48 TAHUN 1960 TENTANG PENGAWASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ASING
|
PERPPU NOMOR 49 TAHUN 1960 TENTANG PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA
|
PERPPU NOMOR 50 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN ORGANISASI-ORGANISASI DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ORANG ASING TERTENTU
|
PERPPU NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA
|
PERPPU NOMOR 52 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN PASAL 43 AYAT 5 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1959 LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 139 TENTANG KEADAAN BAHAYA
|
PERPPU NOMOR 53 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PAJAK DIVIDEN
|
PERPPU NOMOR 54 TAHUN 1960 TENTANG PENARIKAN KEMBALI "ORDONANSI PAJAK UPAH" STAATSBLAD 1934 NO. 611 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1959
|
PERPPU NOMOR 55 TAHUN 1960 TENTANG PENYEMPURNAAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944
|
PERPPU NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN
|
PERPPU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1951 LEMBARAN NEGARA 1951 NO. 100
|
PERPPU NOMOR 6 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960
|
PERPPU NOMOR 7 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA BERDASARKAN I.B.W. DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1960 TENTANG PENAMBAHAN UU DRT 7-1955 LN 1955-27 YANG DITAMBAH DENGAN UU DRT 8-1958 LN 1958-156 TENTANG PENGUSUTAN PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN
|
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 1960 TENTANG PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA
|
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 1960 TENTANG PERAIRAN INDONESIA
|
PERPPU NOMOR 8 TAHUN 1960 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1959
|
PERPPU NOMOR 9 TAHUN 1960 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN I.B.W DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1959
|
PERPPU NOMOR 10 TAHUN 1960 TENTANG PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN JIKA PRESIDEN MANGKAT BERHENTI ATAU BERHALANGAN SEDANG WAKIL PRESIDEN TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN
|
PERPPU NOMOR 11 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN MODAL BANK INDONESIA
|
PERPPU NOMOR 12 TAHUN 1960 TENTANG PEMBUBARAN PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK
|
PERPPU NOMOR 13 TAHUN 1960 TENTANG BANK DAGANG NEGARA
|
PERPPU NOMOR 14 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1951 TENTANG PENGHAPUSAN BADAN HUKUM ALGEMENE VOLKSCREDIETBANK
|
PERPPU NOMOR 15 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 78 TAHUN 1958 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING
|
PERPPU NOMOR 16 TAHUN 1960 TENTANG BEBERAPA PERUBAHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
|
PERPPU NOMOR 17 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN TARIP-UPAH UNTUK BALAI HARTA PENINGGALAN
|
PERPPU NOMOR 18 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN JUMLAH HUKUMAN DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN ALAM KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA LAINNYA YANG DIKELUARKAN SEBELUM TANGGAL 17 GUSTUS 1945
|
PERPPU NOMOR 19 TAHUN 1960 TENTANG PERUSAHAAN NEGARA
|
PERPPU NOMOR 20 TAHUN 1960 TENTANG KEWENANGAN PERIJINAN YANG DIBERIKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI SENJATA API
|
PERPPU NOMOR 21 TAHUN 1960 TENTANG BANK PEMBANGUNAN INDONESIA
|
PERPPU NOMOR 22 TAHUN 1960 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERALIHAN YANG TERSEBUT PADA PASAL 61 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1959
|
PERPPU NOMOR 23 TAHUN 1960 TENTANG RAHASIA BANK
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN BANK UMUM NEGARA
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1959 TENTANG PENURUNAN NILAI UANG KERTAS RP. 500 - DAN RP. 1000 -
|
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 1959 TENTANG PEMBEKUAN SEBAGIAN DARI SIMPANAN PADA BANK-BANK
|
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 1959 TENTANG PENGHAPUSAN SISTEM BUKTI EKSPOR B.E.
|
PERPPU NOMOR 5 TAHUN 1959 TENTANG KETENTUAN DI BIDANG FISKAL MENGENAI PENURUNAN NILAI UANG KERTAS RP. 1.000 - DAN RP. 500 -
|
PERPPU NOMOR 6 TAHUN 1959 TENTANG PEMBATASAN WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN HAK MENUNTUT PENUKARAN UANG KERTAS BANK PECAHAN-PECAHAN RP. 1.000 - DAN RP. 500 - YANG DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1959 NILAINYA MASING-MASING TELAH DITURUNKAN MENJADI RP. 100 - DAN
|
PERPPU NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN
|
PERPPU NOMOR 8 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
|
PERPPU NOMOR 9 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN TARIF PAJAK RADIO
|
PERPPU NOMOR 10 TAHUN 1959 TENTANG PENAMBAHAN BEA BALIK NAMA
|
PERPPU NOMOR 11 TAHUN 1959 TENTANG PAJAK HASIL BUMI
|
PERPPU NOMOR 12 TAHUN 1959 TENTANG PAJAK DIVIDEN
|
PERPPU NOMOR 13 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925 STAATSBLAD 1925 NO. 319
|
PERPPU NOMOR 14 TAHUN 1959 TENTANG KENAIKAN CUKAI TEMBAKAU
|
PERPPU NOMOR 15 TAHUN 1959 TENTANG KENAIKAN TARIF CUKAI ATAS BIR DAN ALKOHOL SULINGAN DAN KENAIKAN BEA-MASUK ATAS BIR
|
PERPPU NOMOR 16 TAHUN 1959 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944 STAATSBLAD 1944 NO. 17
|
PERPPU NOMOR 17 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK UPAH STAATSBLAD 1934 NO. 611
|
PERPPU NOMOR 18 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921
|
PERPPU NOMOR 19 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK RUMAH TANGGA 1908
|
PERPPU NOMOR 20 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENJUALAN 1951
|
PERPPU NOMOR 21 TAHUN 1959 TENTANG MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI
|
PERPPU NOMOR 22 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN NAMA "MEDALI SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA" MENJADI "BINTANG SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA"
|
PERPPU NOMOR 23 TAHUN 1959 TENTANG KEADAAN BAHAYA
|
PERPPU NOMOR 24 TAHUN 1959 TENTANG PERUBAHAN/TAMBAHAN PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 7 12 13 15 16 17 18 19 DAN 20 TAHUN 1959
|
PERPPU NOMOR 25 TAHUN 1959 TENTANG PENILAIAN PERSEDIAAN UANG EMAS DAN BAHAN UANG EMAS PADA BANK INDONESIA
|
PERPPU NOMOR 26 TAHUN 1959 TENTANG PINJAMAN KONSOLIDASI TAHUN 1959
|
PERPPU NOMOR 27 TAHUN 1959 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
|
PERPPU NOMOR 28 TAHUN 1959 TENTANG DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKUKAN TARIP PAJAK-PAJAK NEGARA DI DAERAH KEPULAUAN RIAU
|
PERPPU NOMOR 29 TAHUN 1959 TENTANG PERUBAHAN MASA PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING DAN PAJAK BANGSA ASING
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN YANG MENETAPKAN PERATURAN-PERATURAN MANA YANG BERLAKU UNTUK DAERAH-DAERAH YANG MENGGABUNGKAN PADA REPUBLIK INDONESIA
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PEMERINTAHAN
|
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA SELATAN
|
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA TENGAH
|
PERPPU NOMOR 6 TAHUN 1950 TENTANG PAJAK DALAM DAERAH PULIHAN
|
PERPPU NOMOR 5 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1949 TENTANG DAERAH MILITER DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1949 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI UNDANG-UNDANG
|
PERPPU NOMOR 36 TAHUN 1949 TENTANG PENGHIDUPAN KEMBALI PENGADILAN TENTARA
|
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN TENTANG SUSUNAN DEWAN PERTAHANAN DAERAH DALAM DAERAH ISTIMEWA
|
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN BANK NEGARA
|
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN TENTANG KEWAJIBAN MENYIMPAN UANG DALAM BANK
|
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG TAHUN 1946 NO.6
|
PERPPU NOMOR 5 TAHUN 1946 TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG TAHUN 1946 NOMOR 6
|
PERPPU NOMOR 6 TAHUN 1946 TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERPU TAHUN 1946 NOMOR 3 DARI HAK KEWAJIBAN MENYIMPAN UANG
|
PERPPU NOMOR 7 TAHUN 1946 TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG TAHUN 1946 NOMOR 6 DARI HAL SUSUNAN D.P.D SOLO
|
PERPPU NOMOR 8 TAHUN 1946 TENTANG BADAN PERWAKILAN RAKYAT DI DAERAH SURAKARTA
|
PERPPU NOMOR 9 TAHUN 1946 TENTANG PENCABUTAN PERPU TAHUN 1946 NOMOR 3 DAN PERUBAHAN PERPU TAHUN 1946 NOMOR 5
|
PERPPU NOMOR 10 TAHUN 1946 TENTANG PENCABUTAN MENGALIRNYA UANG LAMA KE DAERAH LUAR JAWA
|
