PERPPU
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID-19 DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN UU 30-2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN UU 21-2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU 23-1999 TENTANG BANK INDONESIA
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN UU 24-2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN
PERPPU NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT UU 6-1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN UU 36-2000 TENTANG PENETAPAN PERPU 1-2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UU
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NAGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UU 12-2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGUHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN PERIKANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 71 AYAT 5 UU 31-2004 TENTANG PERIKANAN
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UU 2-2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN UU 32-2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UU 41-1999 TENTANG KEHUTANAN
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UU 12-2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERPU 1-2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN UU 11-1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UU 25-1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UU KEPAILITAN
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN PERPU 2-1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UU 21-1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UU 14-1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1971 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1964 TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1971 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1969 TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1968 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG KARTIKA EKA PAKCI
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PERUBAHAN/PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1960 LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 NO.109
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1965 TENTANG KEBIJAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA TAHUN 1966
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 7 TAHUN 1958 TENTANG PENGGANTIAN PERATURAN TENTANG BINTANG GERILYA SEBAGAI TERMAKTUB DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1949 LEMBARAN-NEGARA TAHUN
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 47 PRP TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA-TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN-TENGGARA
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DAIRI DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT. 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA
PERPPU NOMOR 5 TAHUN 1964 TENTANG NILAI TRANSAKSI RUPIAH DAN PEMBEBASAN ATAS IMPOR
PERPPU NOMOR 6 TAHUN 1964 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1963 TENTANG PELAKSANAAN DEKLARASI EKONOMI DI BIDANG PEMBIAYAAN IMPOR DAN EKSPOR
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 1963 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 4 PRP TAHUN 1959 DAN PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NO. 32 PRP TAHUN 1960 DAN UNDANG-UNDANG NO. 34 PRP TAHUN 1960 LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 91 LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 92 DAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 94
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1963 TENTANG PELUNASAN CUKAI TEMBAKAU OLEH PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DAN PENGELUARAN HASIL-HASIL TEMBAKAU DARI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ITU KEDALAM PEREDARAN BEBAS DISEMPURNAKAN
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 1963 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1953 TENTANG BANK TABUNGAN POS LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 NO. 86
PERPPU NOMOR 5 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM
PERPPU NOMOR 6 TAHUN 1963 TENTANG TELEKOMUNIKASI
PERPPU NOMOR 7 TAHUN 1963 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERPPU NOMOR 8 TAHUN 1963 TENTANG PEMASUKAN DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA
PERPPU NOMOR 9 TAHUN 1963 TENTANG PENANGGUHAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA-BEA DAN CUKAI-CUKAI DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1962 TENTANG PEMANGGILAN DAN PENGERAHAN SEMUA WARGA NEGARA RANGKA MOBILISASI UMUM UNTUK KEPENTINGAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN NEGARA
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1962 TENTANG KEWAJIBAN PERUSAHAAN MINYAK MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 1962 TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WARGA-NEGARA ASING YANG DENGAN SUKARELA TURUT-SERTA DALAM PERUJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 1962 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN KARYA ANTARA PERUSAHAAN NEGARA PERTAMIN DAN AN AMERICAN INTERNATIONAL OIL CO. UNTUK DIRI SENDIRI DAN ATAS NAMA PAN AMERICAN INTERNATIONAL OIL CO
PERPPU NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
PERPPU NOMOR 6 TAHUN 1962 TENTANG POKOK-POKOK PERUMAHAN
PERPPU NOMOR 7 TAHUN 1962 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGGUNAAN DANA-DANA INVESTASI
PERPPU NOMOR 8 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN
PERPPU NOMOR 9 TAHUN 1962 TENTANG PENGENDALIAN HARGA
PERPPU NOMOR 10 TAHUN 1962 TENTANG PENCABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933
PERPPU NOMOR 11 TAHUN 1962 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS BEBERAPA JENIS BARANG
PERPPU NOMOR 12 TAHUN 1962 TENTANG KETENTUAN DIBIDANG FISKAL MENGENAI PEMBAYARAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA
PERPPU NOMOR 13 TAHUN 1962 TENTANG SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS KENDARAAN BERMOTOR
PERPPU NOMOR 14 TAHUN 1962 TENTANG SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIIMPOR KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA
PERPPU NOMOR 15 TAHUN 1962 TENTANG PENEGASAN DARI PASAL 16 AJAT 6 UNDANG-UNDANG NO. 7 DRT TAHUN 1955 LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 27 TENTANG PENGUSUTAN PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI
PERPPU NOMOR 16 TAHUN 1962 TENTANG SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962 ATAS BANGUNAN
PERPPU NOMOR 17 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 21 PRP TAHUN 1960 TENTANG BANK PEMBANGUNAN INDONESIA
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG BARANG
PERPPU NOMOR 24 TAHUN 1960 TENTANG PENGUSUTAN PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PERPPU NOMOR 25 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1958 LEMBARAN NEGARA 1958 NOMOR 43
PERPPU NOMOR 26 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN PASAL 27 DAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1960
PERPPU NOMOR 27 TAHUN 1960 TENTANG TENTANG UANG HONORARIUM JURU SUMPAH
PERPPU NOMOR 28 TAHUN 1960 TENTANG ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP PEMBELIAN PENERIMAAN PENYERAHAN PENGUASAAN KEPUNYAAN PERSEDIAAN ATAU DALAM MILIK PENYIMPANAN PENGANGKUTAN ATAU PEMBAWAAN BARANG LOGAM D.K.A DENGAN TIDAK MEMPUNYAI SURAT IZIN
PERPPU NOMOR 29 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
PERPPU NOMOR 30 TAHUN 1960 TENTANG PELEBURAN BANK INDUSTRI NEGARA KE DALAM BANK PEMBANGUNAN INDONESIA
PERPPU NOMOR 31 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1959 LEMBARAN NEGARA NOMOR 43 TENTANG PINJAMAN OBLIGASI BERHADIAH TAHUN 1959
PERPPU NOMOR 32 TAHUN 1960 TENTANG PENGGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM LALU-LINTAS PEMBAYARAN LUAR NEGERI
PERPPU NOMOR 33 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN TARIF BEA MASUK BEA KELUAR BEA STATISTIK BEA BERAT BARANG DAN PAJAK MASUK PAJAK PENJUALAN
PERPPU NOMOR 34 TAHUN 1960 TENTANG PAJAK TRANSFER
PERPPU NOMOR 35 TAHUN 1960 TENTANG KREDIT DAN LIKWIDASI BANK
PERPPU NOMOR 36 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955 TENTANG PENGUSUTAN PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK-PIDANA EKONOMI
PERPPU NOMOR 37 TAHUN 1960 TENTANG PERTAMBANGAN
PERPPU NOMOR 38 TAHUN 1960 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUSA TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU
PERPPU NOMOR 39 TAHUN 1960 TENTANG PENYALURAN MILITER WAJIB DARURAT KEDALAM RANGKA WAJIB MILITER
PERPPU NOMOR 40 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 66 TAHUN 1958 LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO. 117 TENTANG WAJIB MILITER
PERPPU NOMOR 41 TAHUN 1960 TENTANG BANK KOPERASI TANI DAN NELAYAN
PERPPU NOMOR 42 TAHUN 1960 TENTANG PELEBURAN BANK RAKYAT INDONESIA KEDALAM BANK KOPERASI TANI DAN NELAYAN
PERPPU NOMOR 43 TAHUN 1960 TENTANG PELEBURAN PERSEROAN TERBATAS BANK TANI DAN NELAYAN
PERPPU NOMOR 44 TAHUN 1960 TENTANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
PERPPU NOMOR 45 TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN
PERPPU NOMOR 46 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM SERTA PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN "N.V. NEDERLANDCHE-INDISCHE AARDOLIE MAATSCHAAPPIJ
PERPPU NOMOR 47 TAHUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN TENGGARA DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA-TENGAH
PERPPU NOMOR 48 TAHUN 1960 TENTANG PENGAWASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ASING
PERPPU NOMOR 49 TAHUN 1960 TENTANG PANITYA URUSAN PIUTANG NEGARA
PERPPU NOMOR 50 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN ORGANISASI-ORGANISASI DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ORANG ASING TERTENTU
PERPPU NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA
PERPPU NOMOR 52 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN PASAL 43 AYAT 5 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1959 LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 139 TENTANG KEADAAN BAHAYA
PERPPU NOMOR 53 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PAJAK DIVIDEN
PERPPU NOMOR 54 TAHUN 1960 TENTANG PENARIKAN KEMBALI "ORDONANSI PAJAK UPAH" STAATSBLAD 1934 NO. 611 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1959
PERPPU NOMOR 55 TAHUN 1960 TENTANG PENYEMPURNAAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944
PERPPU NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN
PERPPU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1951 LEMBARAN NEGARA 1951 NO. 100
PERPPU NOMOR 6 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960
PERPPU NOMOR 7 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA BERDASARKAN I.B.W. DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1960
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1960 TENTANG PENAMBAHAN UU DRT 7-1955 LN 1955-27 YANG DITAMBAH DENGAN UU DRT 8-1958 LN 1958-156 TENTANG PENGUSUTAN PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 1960 TENTANG PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 1960 TENTANG PERAIRAN INDONESIA
PERPPU NOMOR 8 TAHUN 1960 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1959
PERPPU NOMOR 9 TAHUN 1960 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN I.B.W DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1959
PERPPU NOMOR 10 TAHUN 1960 TENTANG PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN JIKA PRESIDEN MANGKAT BERHENTI ATAU BERHALANGAN SEDANG WAKIL PRESIDEN TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN
PERPPU NOMOR 11 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN MODAL BANK INDONESIA
PERPPU NOMOR 12 TAHUN 1960 TENTANG PEMBUBARAN PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN PEMULIHAN HAK
PERPPU NOMOR 13 TAHUN 1960 TENTANG BANK DAGANG NEGARA
PERPPU NOMOR 14 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1951 TENTANG PENGHAPUSAN BADAN HUKUM ALGEMENE VOLKSCREDIETBANK
PERPPU NOMOR 15 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 78 TAHUN 1958 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING
PERPPU NOMOR 16 TAHUN 1960 TENTANG BEBERAPA PERUBAHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
PERPPU NOMOR 17 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN TARIP-UPAH UNTUK BALAI HARTA PENINGGALAN
PERPPU NOMOR 18 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN JUMLAH HUKUMAN DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN ALAM KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA LAINNYA YANG DIKELUARKAN SEBELUM TANGGAL 17 GUSTUS 1945
PERPPU NOMOR 19 TAHUN 1960 TENTANG PERUSAHAAN NEGARA
PERPPU NOMOR 20 TAHUN 1960 TENTANG KEWENANGAN PERIJINAN YANG DIBERIKAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI SENJATA API
PERPPU NOMOR 21 TAHUN 1960 TENTANG BANK PEMBANGUNAN INDONESIA
PERPPU NOMOR 22 TAHUN 1960 TENTANG PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERALIHAN YANG TERSEBUT PADA PASAL 61 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1959
PERPPU NOMOR 23 TAHUN 1960 TENTANG RAHASIA BANK
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN BANK UMUM NEGARA
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1959 TENTANG PENURUNAN NILAI UANG KERTAS RP. 500 - DAN RP. 1000 -
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 1959 TENTANG PEMBEKUAN SEBAGIAN DARI SIMPANAN PADA BANK-BANK
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 1959 TENTANG PENGHAPUSAN SISTEM BUKTI EKSPOR B.E.
PERPPU NOMOR 5 TAHUN 1959 TENTANG KETENTUAN DI BIDANG FISKAL MENGENAI PENURUNAN NILAI UANG KERTAS RP. 1.000 - DAN RP. 500 -
PERPPU NOMOR 6 TAHUN 1959 TENTANG PEMBATASAN WAKTU UNTUK MELAKSANAKAN HAK MENUNTUT PENUKARAN UANG KERTAS BANK PECAHAN-PECAHAN RP. 1.000 - DAN RP. 500 - YANG DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1959 NILAINYA MASING-MASING TELAH DITURUNKAN MENJADI RP. 100 - DAN
PERPPU NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN
PERPPU NOMOR 8 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN TARIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PERPPU NOMOR 9 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN TARIF PAJAK RADIO
PERPPU NOMOR 10 TAHUN 1959 TENTANG PENAMBAHAN BEA BALIK NAMA
PERPPU NOMOR 11 TAHUN 1959 TENTANG PAJAK HASIL BUMI
PERPPU NOMOR 12 TAHUN 1959 TENTANG PAJAK DIVIDEN
PERPPU NOMOR 13 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925 STAATSBLAD 1925 NO. 319
PERPPU NOMOR 14 TAHUN 1959 TENTANG KENAIKAN CUKAI TEMBAKAU
PERPPU NOMOR 15 TAHUN 1959 TENTANG KENAIKAN TARIF CUKAI ATAS BIR DAN ALKOHOL SULINGAN DAN KENAIKAN BEA-MASUK ATAS BIR
PERPPU NOMOR 16 TAHUN 1959 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944 STAATSBLAD 1944 NO. 17
PERPPU NOMOR 17 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK UPAH STAATSBLAD 1934 NO. 611
PERPPU NOMOR 18 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921
PERPPU NOMOR 19 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK RUMAH TANGGA 1908
PERPPU NOMOR 20 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENJUALAN 1951
PERPPU NOMOR 21 TAHUN 1959 TENTANG MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI
PERPPU NOMOR 22 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN NAMA "MEDALI SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA" MENJADI "BINTANG SEWINDU ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA"
PERPPU NOMOR 23 TAHUN 1959 TENTANG KEADAAN BAHAYA
PERPPU NOMOR 24 TAHUN 1959 TENTANG PERUBAHAN/TAMBAHAN PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 7 12 13 15 16 17 18 19 DAN 20 TAHUN 1959
PERPPU NOMOR 25 TAHUN 1959 TENTANG PENILAIAN PERSEDIAAN UANG EMAS DAN BAHAN UANG EMAS PADA BANK INDONESIA
PERPPU NOMOR 26 TAHUN 1959 TENTANG PINJAMAN KONSOLIDASI TAHUN 1959
PERPPU NOMOR 27 TAHUN 1959 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
PERPPU NOMOR 28 TAHUN 1959 TENTANG DASAR PERHITUNGAN MALAYAN-DOLLAR UNTUK MELAKUKAN TARIP PAJAK-PAJAK NEGARA DI DAERAH KEPULAUAN RIAU
PERPPU NOMOR 29 TAHUN 1959 TENTANG PERUBAHAN MASA PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING DAN PAJAK BANGSA ASING
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN YANG MENETAPKAN PERATURAN-PERATURAN MANA YANG BERLAKU UNTUK DAERAH-DAERAH YANG MENGGABUNGKAN PADA REPUBLIK INDONESIA
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PEMERINTAHAN
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA SELATAN
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA TENGAH
PERPPU NOMOR 6 TAHUN 1950 TENTANG PAJAK DALAM DAERAH PULIHAN
PERPPU NOMOR 5 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1949 TENTANG DAERAH MILITER DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1949 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERPPU NOMOR 36 TAHUN 1949 TENTANG PENGHIDUPAN KEMBALI PENGADILAN TENTARA
PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN TENTANG SUSUNAN DEWAN PERTAHANAN DAERAH DALAM DAERAH ISTIMEWA
PERPPU NOMOR 2 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN BANK NEGARA
PERPPU NOMOR 3 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN TENTANG KEWAJIBAN MENYIMPAN UANG DALAM BANK
PERPPU NOMOR 4 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG TAHUN 1946 NO.6
PERPPU NOMOR 5 TAHUN 1946 TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG TAHUN 1946 NOMOR 6
PERPPU NOMOR 6 TAHUN 1946 TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERPU TAHUN 1946 NOMOR 3 DARI HAK KEWAJIBAN MENYIMPAN UANG
PERPPU NOMOR 7 TAHUN 1946 TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG TAHUN 1946 NOMOR 6 DARI HAL SUSUNAN D.P.D SOLO
PERPPU NOMOR 8 TAHUN 1946 TENTANG BADAN PERWAKILAN RAKYAT DI DAERAH SURAKARTA
PERPPU NOMOR 9 TAHUN 1946 TENTANG PENCABUTAN PERPU TAHUN 1946 NOMOR 3 DAN PERUBAHAN PERPU TAHUN 1946 NOMOR 5
PERPPU NOMOR 10 TAHUN 1946 TENTANG PENCABUTAN MENGALIRNYA UANG LAMA KE DAERAH LUAR JAWA
Daftar Produk Hukum DPRD Batang

© 2020 JDIH DPRD