PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2024
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAN UMUM-PERUM- PRODUKSI FILM NEGARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN-PERSERO-
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN-PERSERO- PT PERTAMINA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG KONSERVASI ENERGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM-PERUM- PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN-PERSERO- PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN-PERSERO- PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN-PERSERO- PT KERTAS LECES
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENANGKAPAN IKAN TERUKUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BAGI PELAKU USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN-PERSERO- PT ISTAKA KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN-PERSERO- PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN ZAT RADIOAKTIF
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN BAGIAN PREMI UNTUK PENDANAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN-PERSERO- PT KERTAS KRAFT ACEH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2I TAHUN 2OI9 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN-PERSERO- PT INDUSTRI GELAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA DI BIDANG KEPARIWISATAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERI,AKU PADA SEMUA INSTANSI PENGEI,OI,A PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN UMUM-PERUM- PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA KE DALAM PERUSAHAAN UMUM-PERUM- DAMRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN-PERSERO- PT BANK MANDIRI TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PEI{YELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1970 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA-PN- BINA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN-PERSERO-
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS KURA KURA BALI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN-PERSERO- PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG REGISTER NASIONAL DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN BEA METERAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN-PERSERO- PT LEN INDUSTRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN-PERSERO- PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN-PERSERO- PT DANAREKSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN-PERSERO- PT BIO FARMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG REGISTER NASIONAL DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENDANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN BEA METERAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT LEN INDUSTRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANAREKSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API-API
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIO FARMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2022
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG BADAN BANK TANAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS BATAM AERO TECHNIC
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS NONGSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS LIDO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS GRESIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1991TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SURVAI UDARA (PENAS) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF DAN BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG MODAL DASAR PERSEROAN SERTA PENDAFTARAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENJUALAN METERAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT NINDYA KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI DAN BENTUK USAHA TETAP
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BHANDA GHARA REKSA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SANG HYANG SERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN, DAN RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERDAGANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PELAYARAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PENERBANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERKERETAAPIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG REKENING PENAMPUNGAN BIAYA PERJALANAN IBADAH UMRAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN, DAN/ATAU HAK ATAS TANAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKINYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN AIR BERSIH YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2021 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI KOMISI BANDING PATEN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN TOBA SAMOSIR MENJADI KABUPATEN TOBA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1973 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM BIDANG PENGEMBANGAN USAHA SWASTA NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1991 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PATEN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PATEN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID 19
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID 19 DAN ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID 19
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN PENGELOLAAN DAN ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINSI MALUKU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KEPALANGMERAHAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI AKSES TERHADAP CIPTAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMBACA DAN MENGGUNAKAN HURUF BRAILLE BUKU AUDIO DAN SARANA LAINNYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENUNJUKAN WALI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA TATA RUANG LAUT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMILIK GUDANG YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN GUDANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN PERBATASAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI PENSIUN ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PEJABAT NEGARA PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MAYBRAT DARI DISTRIK AYAMARU KE KUMURKEK DISTRIK AIFAT KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DASAR PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DAN PELAKSANAAN KEMUDAHAN DAN ATAU BANTUAN PEMBIAYAAN DALAM SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING LEMBAGA ASING
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT HUTAMA KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG JAMINAN LUASAN LAHAN PERTANIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT TUBAN PETROCHEMICAL INDUSTRIES
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS SINGHASARI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG PULAU KARANTINA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN PENYELENGGARAAN DAN EVALUASI TERHADAP PENGHORMATAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BIO FARMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN PELINDUNGAN TERHADAP PENYIDIK PENUNTUT UMUM HAKIM DAN PETUGAS PEMASYARAKATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH DAERAH TERTENTU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS LIKUPANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS KENDAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK USAHA BERSAMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG KESEHATAN KERJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERTAMINA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI RESTITUSI DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TATACARA PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PERIKANAN DAN KOMODITAS PERGARAMAN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGINDERAAN JAUH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KABUPATEN DAN KOTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENELITIAN REKAYASA DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI PENSIUN ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PEJABAT NEGARA PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN ASET YANG TERSISA DARI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERDASARKAN PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KERETA API INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM DAMRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ISTAKA KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM DAMRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKASA PURA I DAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKASA PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING LEMBAGA ASING
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT DIRGANTARA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASDP INDONESIA FERRY
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2018 TENTANG MODAL AWAL BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG OTORITAS VETERINER
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKASA PURA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA MERUPAKAN ATAU BERASAL DARI HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI PENSIUN ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEJABAT NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG CARA PEMBAYARAN BARANG DAN CARA PENYERAHAN BARANG DALAM KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU BERUPA HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS GALANG BATANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG SURPLUS DAN TINGKAT LIKUIDITAS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SERTA PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN FASILITAS PENGHARGAAN DAN HAK HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KERETA API INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KERAMAIAN UMUM KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN POLITIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MAMUJU UTARA MENJADI KABUPATEN PASANGKAYU DI PROVINSI SULAWESI BARAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASDP INDONESIA FERRY
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM PRODUKSI FILM NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI OLEH INSTANSI PEMERINTAH DANATAU LEMBAGA SWASTA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK DANATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH DAERAH TERTENTU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN HAK LAINNYA DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM BULOG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN GAJI PENSIUN ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEJABAT NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKASA PURA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN PASURUAN DARI WILAYAH KOTA PASURUAN KE WILAYAH KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN NIAS DARI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI KE WILAYAH KECAMATAN GIDO KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DANATAU BANGUNAN DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DANATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT GARUDA INDONESIA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA IV
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARADAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DARI PEMBERI KERJA DENGAN KRITERIA TERTENTU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT WIJAYA KARYA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KRAKATAU STEEL TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT JASA MARGA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KERETA API INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKASA PURA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. PERTANI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. INDUSTRI KERETA API
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. BARATA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. ANGKASA PURA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. BULOG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM BULOG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BARATA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT HUTAMA KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KRAKATAU STEEL TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT AMARTA KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERIKANAN NUSANTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BOMA BISMA INDRA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 95 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE BANK INDONESIA DALAM RANGKA PENGALIHAN KUOTA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNASIONAL MONETARY FUND KEPADA BANK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANGUNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANGKEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONTRUKSI DAN PEMBANGUNAN INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT SEBAGIAN TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN UNDANGUNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM INTERNATIONAL MONETARY FUND AND INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2015 TENTANG ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TNI ANGGOTA POLRI DAN PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 105 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAAN HUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 106 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2015 TENTANG PEMBIAYAAN HORTIKULTURA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2015 TENTANG USAHA WISATA AGRO HORTIKULTURA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 111 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 112 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASDP INDONESIA FERRY
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 113 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 114 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 117 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERMODALAN NASIONAL MADANI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 118 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT DIRGANTARA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 119 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA IV
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 120 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PINDAD
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 121 TAHUN 2015 TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 123 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 124 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 125 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 126 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEAGAR MELALUI PENERBITAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LIOYD
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 127 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEAGAR INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 128 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGBADAN PERTANAHAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 129 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LIOYD
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 130 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKASA PURA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KERETA API INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 132 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO ASURANSI KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM PERUM PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 135 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 136 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 137 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 138 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 139 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 140 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 141 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PERTAHANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 142 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN INDUSTRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT GEO DIPA ENERGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT NASIONAL DI ACEH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM DAMRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015 2035
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN MASYARAKAT BAGI PENANGANAN FAKIR MISKIN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH DAERAH TERTENTU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BERSAMA SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI DI ACEH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DANA PERKEBUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT HUTAMA KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ADHI KARYA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT WASKITA KARYA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN GAJI PENSIUN TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2015 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN AIR BERSIH YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM BULOG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PADJADJARAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS DIPONEGORO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HASANUDDIN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATUAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATUAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SERTA PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK HASIL PERIKANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG KESELAMATAN RADIASI DAN KEAMANAN DALAM PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG KEIKUTSERTAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN PEMBINAANNYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT GEO DIPA ENERGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 DUA BELAS TAHUN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2015 TENTANG MUSEUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUT TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUT TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANEKA TAMBANG TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT REASURANSI UMUM INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT REASURANSI INDONESIA UTAMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG IMPOR DANATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG HAK KEUANGAN KEDUDUKAN PROTOKOL DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERTANI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT SANG HYANG SERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERIKANAN NUSANTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERIKANAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM PERUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT GARAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2015 TENTANG RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM OLEH BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUATAN PENYEBARLUASAN DAN PENGGUNAAN PRODUK PORNOGRAFI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASDP INDONESIA FERRY
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM PERUM DAMRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKASA PURA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN RESI GUDANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM SEBAGAI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR DPD DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN KOTA SERTA PELAKSANAAN CUT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS BITUNG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MOROTAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG API API
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN GAJI PENSIUN TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2014 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA SERTA PENINGKATAN FUNGSI BAHASA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN PONTIANAK MENJADI KABUPATEN MEMPAWAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI PROVINSI SULAWESI UTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS PADJAJARAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2014 TENTANG HAK GUNA AIR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM KEHUTANAN NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME IMBAL DAGANG DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DARI LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS PADJAJARAN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS HASANUDDIN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA KELUARGA BERENCANA DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2014 TENTANG SUKU BUNGA PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL PEMBIAYAAN DAN LUAS CAKUPAN WILAYAH USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 95 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF PRIVATE SECTOR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASEAN INFRASTRUCTURE FUND
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN WAKIL GUBERNUR WAKIL BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG TENTANG YAYASAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN MITRA USAHA DAN PENGGUNA PERSEORANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN PETERNAK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN NAMA IBU KOTA KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DARI TANAH GROGOT MENJADI TANA PASER
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASDP INDONESIA FERRY
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR DPD DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN KOTA SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1981 TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2085 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KERTAS LECES
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PT KERTAS PADALARANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PT KERTAS PADALARANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PRIMISSIMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PENGHASILAN FASILITAS PENGHARGAAN DAN HAK HAK LAIN BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT SEMEN BATURAJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN GAJI ATAU PENSIUN ATAU TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2013 KEPADA PEGAWAI NEGERI PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYELENGGARAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKASA PURA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASEAN INFRASTRUCTURE FUND
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN PERTAHANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2013 TENTANG PENGAMANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGANYA SERTA TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA KEPALA PEMERINTAHAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERSONALIA DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAWAN PEMUDA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI PENDEKATAN WILAYAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS INSTITUT PERTANIAN BOGOR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS GADJAH MADA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSANPENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA BEKAS PROPINSI TIMOR TIMOR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANGPENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM PERUM PENGERUKAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG RAWA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2013 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PESEROAN PERSERO PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2013 TENTANG MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2013 TENTANG MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG SELAIN PEMBERI KERJA PEKERJA DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENANGANAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA PENSIUN VETERAN PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2013 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT SARANA KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 95 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASEAN INFRASTRUCTURE FUND
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL RUBBER CONSORTIUM LIMITED
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASDP INDONESIA FERRY
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKASA PURA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA III
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERLAKUAN KEPABEANAN PERPAJAKAN DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM JASA TIRTA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERTAMINA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR [29 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN SERANG DARI WILAYAH KOTA SERANG KE WILAYAH KECAMATAN CIRUAS KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM DAMRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BANDAR UDARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG JUAL BELI TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA KOORDINASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BENTUK BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2012 TENTANG DANA DARURAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERTANIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2002 TENTANG BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2012 TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2012 TENTANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN INSTALASI NUKLIR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN GAJI PENSIUN TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2012 KEPADA PEGAWAI NEGERI PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA IV
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA V
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSERO PT POS INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSERO PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT NINDYA KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT DIRGANTARA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA IV
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KERETA API INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENDIRIAN ASEAN INFRASTRUCTURE FUND
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2012 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BANK TABUNGAN NEGARA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 95 TAHUN 2012 TENTANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT WASKITA KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2012 TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 105 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 106 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 107 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 111 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PINDAD
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 112 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDUSTRI KAPAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 113 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT GARAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 114 TAHUN 2012 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT GARUDA INDONSIA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 115 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM DAMRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 116 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT DIRGANTARA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HIBAH DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN DARAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA PADANG DARI WILAYAH KECAMATAN PADANG BARAT KE WILAYAH KECAMATAN KOTOTANGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN KERINCI DARI WILAYAH KOTA SUNGAIPENUH KE WILAYAH KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA ANALISIS DAMPAK SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN GAJI PENSIUN TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA PEGAWAI NEGERI PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TINDAKAN ANTIDUMPING TINDAKAN IMBALAN DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA DARI WILAYAH KOTA TUAL KE WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN PENDAMPINGAN DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG SUMBER DAYA GENETIK HEWAN DAN PERBIBITAN TERNAK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 2025
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM PERUM PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH DAERAH TERTENTU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PUPUK ISKANDAR MUDA YANG SELANJUTNYA DIALIHKAN SELURUHNYA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PUPUK SRIWIDJAJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PT GEO DIPA ENERGI SEBAGAI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT GEO DIPA ENERGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBENTUKAN CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL MONETARY FUND
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ASIAN DEVELOPMENT BANK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENDIRIAN ASEAN INFRASTRUCTURE FUND
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INHUTANI I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT DIRGANTARA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKASA PURA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PENGERUKAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA IV
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KRAKATAU STEEL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM KEHUTANAN NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BANK NEGARA INDONESIA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BANK MANDIRI TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN PEJABAT NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2010 TENTANG TARIF PEMOTONGAN DAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH KEPADA DEWAN KAWASAN SABANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR 88
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT BAHANA USAHA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSERO PERSERO PT PENJAMIN INFRASTRUKTUR INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSERO PERSERO PT ANGKASA PURA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA LEMBAGA PKA K L
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2010 TENTANG JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2010 TENTANG SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN SUMBANGAN PEMBINAAN OLAH RAGA DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN GELAR TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PROBOLINGGO DARI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO KE WILAYAH KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KAPUPATEN BLITAR DARI WILAYAH KOTA BLITAR KE WILAYAH KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONTRUKSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG KENAVIGASIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM JASA TIRTA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TETANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DARI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU KE WILAYAH KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PENDIDIKAN KEDINASAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG USAHA BUDIDAYA TANAMAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PENGAJUAN PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERHUTANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PENERIMAAN GELAR TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA TAMAN NASIONAL TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG BENDUNGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG HAK HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PREKURSOR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGHASILAN UANG KEHORMATAN DAN HAK HAK LAIN KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM JASA TIRTA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT WASKITA KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARAF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN GAJI PENSIUN TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2010 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP USAHA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2010 TENTANG ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG PEMANFAATAN PULAU PULAU KECIL TERLUAR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BRANTAS ABIPRAYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2010 TENTANG MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERLAKUAN KEPABEANAN PERPAJAKAN DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM JASA TIRTA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS PP 7 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN PP 10 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH PP 14 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KELIMA PP 34 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA BAGI PEJABAT NEGARA DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KELIMA PP 28 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KELIMA PP 29 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEBANDARUDARAAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PP 36 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN WILAYAH GEOGRAFIS PENGHASIL PRODUK PERKEBUNAN SPESIFIK LOKASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PP 50 2008 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG HAK KEUANGAN KEDUDUKAN PROTOKOL DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG DOSEN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN GAJI PENSIUN TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2009 KEPADA PEGAWAI NEGERI PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG PEMBIAYAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PP 15 2005 TENTANG JALAN TOL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN NUKLIR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PERIZINAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BANK TABUNGAN NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEKERJAAN KEFARMASIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PP 27 1994 TENTANG PENGELOLAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2009 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PP 33 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PP 45 2004 TENTANG TATA CARA PERLINDUNGAN HUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2009 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF BAGI KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL SERTA MANTAN KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL BESERTA JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKUTAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM PERUM PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BANK TABUNGAN NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2009 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN BADUNG DARI WILAYAH KOTA DENPASAR KE WILAYAH KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2009 TENTANG TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON UANG MANFAAT PENSIUN TUNJANGAN HARI TUA DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2009 TENTANG KONSERVASI ENERGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TAIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERTAMINA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PP 6 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMEMILIKAN SAHAM NEGARA RI PADA PT KERTAS BASUKI RAHMAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMEMILIKAN SAHAM NEGARA RI PADA PT KERTAS BLABAK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH PP 7 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PNS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KELIMA PP 8 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PP 28 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA TNI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PP 29 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI ATAU DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU DAN PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TNI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI ATAU DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU DAN PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALANG DARI WILAYAH KOTA MALANG KE WILAYAH KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SERTA HAK JABATAN FUNGSIONAL JAKSA YANG TERKENA PEMBERHENTIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG MENJADI KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN BIMA DARI RABA WILAYAH KOTA BIMA KE KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH PP 10 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEENAM PP 14 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PP 34 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN GAJI PENSIUN TUNJANGAN BULAN KETIGABELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2008 KEPADA PEGAWAI NEGERI PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PP 38 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PP 6 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PP 73 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN YAPEN WAROPEN MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROPINSI PAPUA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG AIR TANAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI RESTITUSI DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PP 8 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PP 6 2005 TENTANG PEMILIHAN PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGADAAN DAN PENERUSAN PINJAMAN DALAM NEGERI OLEH PEMERINTAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2008 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRASI BAGI KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SERTA MANTAN KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BESERTA JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN SELAYAR MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PP 10 2004 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DI BIDANG PENGELOLAAN ASSET
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PP 1 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH DAERAH TERTENTU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UU TENTANG YAYASAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PP 54 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 32 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2008 TENTANG BESARAN NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HUBUNGAN DAN KERJA SAMA KEPOLISIAN NEGARA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG PENCABUTAN PP 2 2000 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. INDUSTRI SODA INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. GARAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. INDUSTRI SODA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PP 48 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERDAGANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PP 66 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2008 TENTANG REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASSET
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2008 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PADANG PARIAMAN DARI WILAYAH KOTA PARIAMAN KE NAGARI PARIT MALINTANG KECAMATAN ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PP 73 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA CUMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2008 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PT ATELIER MECHANIC INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2008 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PT INTIRUB
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2008 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2008 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PT PRASADAH PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2008 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PT KERTAS BLABAK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2008 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PT KERTAS BASUKI RAHMAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI DEPARTEMEN SOSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2007 TENTANG PENYESUAIAN PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API INDONESIA PERSERO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM SARANA PENGEMBANGAN USAHA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDUSTRI KERETA API
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BOMA BISMA INDRA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PUPUK SRIWIJAYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KERTAS LECES
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2007 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KERETA API INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KELIMA PP 14 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2007 TENTANG LAMBANG DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN BATAS DAERAH KOTA PANGKAL PINANG KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI DESA SELINDUNG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UU 6 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU 28 2007
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2007 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 75 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH DAERAH TERTENTU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH KEHILANGAN PEMBATALAN DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA DEPARTEMEN KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN ACEH TIMUR DARI WIILAYAH KOTA LANGSA KE WILAYAH KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PP 12 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN PP 7 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PP 8 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PP 28 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PP 29 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENDANAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PENDANAAN KEOLAHRAGAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN PP 75 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PP 24 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTA TEGAL DENGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH DI MUARA SUNGAI KALIGANGSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN NAMA PROVINSI IRIAN BARAT MENJADI PROVINSI PAPUA BARAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 6 2005 TENTANG PEMILIHAN PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI ATAU DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM DAN ATAU PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI ATAU DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM DAN ATAU PIATU DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PP 34 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEENAM PP 10 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KELIMA PP 14 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PP 12 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIF
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN GAJI PENSIUN TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2007 KEPADA PEGAWAI NEGERI PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG PENGALOKASIAN SEBAGIAN PENDAPATAN BADAN USAHA UNTUK PENINGKATAN KEMAMPUAN PEREKAYASAAN INOVASI DAN DIFUSI TEKNOLOGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UU 9 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UU 23 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN UANG NEGARA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN PP 48 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BANK NEGARA INDONESIA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN PASIR MENJADI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2007 TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSERO PERSERO PT JASA MARGA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSERO PERSERO PT WIJAYA KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN PP 35 2002 TENTANG DANA REBOISASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT.PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN DAN ATAU PENERIMAAN HIBAH SERTA PENERUSAN PINJAMAN DAN ATAU HIBAH LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN KUPANG DARI WILAYAH KOTA KUPANG KE WILAYAH OELAMASI KABUPATEN KUPANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN KERJA SAMA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU MENJADI KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PT BANK PERMATA TBK DAN PT BANK LIPPO TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH PP 145 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI ATAU DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI ATAU DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU ANAK YATIM PIATU DAN PEMBERIAN TUNJANGAN ORANG TUA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KELIMA PP 10 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 34 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KELIMA PP 14 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PP 69 2005 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PP 62 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG IRIGASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KERETA API INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT SANG HYANG SERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KERTAS KRAFT ACEH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN GAJI PENSIUN TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2006 KEPADA PEGAWAI NEGERI PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 10 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM DAMRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PP 32 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG HAK KEUANGAN KEDUDUKAN PROTOKOL DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG RI PERUM PERURI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PP 14 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2006 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN NGADA DARI MBAY KECAMATAN AESESA KE BAJAWA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2006 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 24 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2006 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF BAGI KETUA WAKIL KETUA DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI SERTA MANTAN KETUA WAKIL KETUA DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI BESERTA JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2006 TENTANG PERIZINAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING BADAN USAHA ASING DAN ORANG ASING
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UU 41 2004 TENTANG WAKAF
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2006 TENTANG PERIZINAN REAKTOR NUKLIR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. KERTAS KRAFT ACEH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. KERTAS LECES
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PT PERIKANAN NUSANTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PT PUPUK SRIWIDJAJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PT DIRGANTARA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUM PPD
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PT SEMEN KUPANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PT INDUSTRI KERETA API
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2006 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PT PERTANI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN UU 31 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PP 10 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI KOMISI BANDING MEREK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PENGHITUNGAN JUMLAH HAK SUARA KREDITOR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PP 6 2005 TENTANG PEMILIHAN PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PP 32 1994 TENTANG VISA IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN GAJI PENSIUN TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2005 KEPADA PEGAWAI NEGERI PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2005 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PP 14 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PP 63 2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT BONDED ZONE DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PP 40 1994 TENTANG RUMAH NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG MODAL AWAL LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PP 35 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU DAN GAS BUMI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2005 TENTANG PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU 28 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PP 24 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 32 1994 TENTANG VISA IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2005 TENTANG PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI KOMISI BANDING PATEN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM PP 145 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2005 TENTANG PENGGABUNGAN PELEBURAN PENGAMBILALIHAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2005 TENTANG PENDIRIAN PENGURUSAN PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2005 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN MUSI RAWAS DARI WILAYAH KOTA LUBUK LINGGAU KE WILAYAH KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PP 29 1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN PELIPUTAN LEMBAGA PENYIARAN ASING
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PP 25 2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2005 TENTANG PINJAMAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2005 TENTANG DANA PERIMBANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2005 TENTANG HIBAH KEPADA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2005 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2005 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KERTAS KRAFT ACEH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2005 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KERETA API INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PP 14 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH PP 7 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 28 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 29 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PP 8 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN POLEWALI MAMASA MENJADI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PUBLIKASI INFORMASI ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2005 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LUWU DARI WILAYAH KOTA PALOPO KE WILAYAH KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PP 49 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PP 26 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PP 1 1998 TENTANG PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM OLEH PEJABAT NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DI BIDANG PENGELOLAAN ASET
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ADHI KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PP 45 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PENAMAAN PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS ASAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGALIHAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS YANG DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN GAJI PENSIUN TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2004 KEPADA PEGAWAI NEGERI PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN TUNJANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKASA PURA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PP 11 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG BARANG DALAM PENGAWASAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA LEMBAGA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KENDARI MENJADI KABUPATEN KONAWE
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG KEAMANAN MUTU DAN GIZI PANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK OPTICAL DISC
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN TASIKMALAYA DARI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA KE SINGAPARNA DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PT BANK PERMATA TBK PT BANK CENTRAL ASIA TBK PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK PT BANK NIAGA TBK DAN PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PENERBIT DAN TOKO BUKU PRADNYA PARAMITA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PENERBITAN DAN PERCETAKAN BALAI PUSTAKA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU DARI WILAYAH KOTA TANJUNG PINANG KE BANDAR SERI BENTAN DI WILAYAH KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN SOLOK DARI WILAYAH KOTA SOLOK KE KAYU ARO SUKARAMI AROSUKA DI WILAYAH KECAMATAN GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DARI WILAYAH KOTA PAYAKUMBUH KE SARILAMAK DI WILAYAH KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2004 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2004 TENTANG PENCABUTAN PP 18 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN LOGISTIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I PT. INHUTANI I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN II PT INHUTANI II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN III PT INHUTANI III
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN IV PT INHUTANI IV
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2004 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN V PT INHUTANI V
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2004 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI PADA MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN II PT INHUTANI II DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN V PT INHUTANI V
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KELIMA PP 145 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PP 145 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 12 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BANK RAKYAT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2003 TENTANG PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BANK RAKYAT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2003 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. PELABUHAN INDONESIA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. PAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2003 TENTANG BADAN PENGAWAS PASAR TENAGA LISTRIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PP 97 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2003 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SAKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2003 TENTANG PENJUALAN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM DAMRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PP 7 2003 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM PERUM BULOG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2003 TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM BESERTA PERANGKAT PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT BONDED ZONE DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2003 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN KOTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PP 145 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM PERUM BULOG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PP 7 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 26 2001
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PP 8 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 27 2001
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PP 28 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PP 29 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1998
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASURANSI JIWASRAYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT JASA RAHARJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN ACEH UTARA DARI WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE KE LHOKSUKON DI WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PP 39 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT BONDED ZONE DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG PEMBATALAN PP 29 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT DHARMA NIAGA DAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PANTJA NIAGA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT DHARMA NIAGA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT CIPTA NIAGA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN JUMLAH KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PENYIDIK PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. BANK BUMI DAYA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. BANK DAGANG NEGARA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. BANK PEMBANGUNAN INDONESIA SEBELUM MENGGABUNGKAN DIRI KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. BANK MANDIRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BANK MANDIRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BANK MANDIRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN BUTON DARI WILAYAH KOTA BAU BAU KE PASARWAJO DI WILAYAH KABUPATEN BUTON
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA PERUM PERHUTANI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA PERTAMINA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA DHARMA NUSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2003 TENTANG PENGHAPUSAN KOTA ADMINISTRATIF KISARAN KOTA ADMINISTRATIF RANTAU PRAPAT KOTA ADMINISTRATIF BATU RAJA KOTA ADMINISTRATIF CILACAP KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KOTA ADMINISTRATIF KLATEN KOTA ADMINISTRATIF JEMBER DAN KOTA ADMINISTRATIF WATAMPONE
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI ATAU DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU DAN ANAK YATIM PIATU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI ATAU DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU DAN ANAK YATIM PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2003 TENTANG PELIMPAHAN KEDUDUKAN TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PERUSAHAAN UMUM PERUM DAN PERUSAHAAN JAWATAN PERJAN KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2003 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA SENSOR FILM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG KOMPENSASI RESTITUSI DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PP 15 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PP 29 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 145 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KUTAI MENJADI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PENGALIHAN BANTUK PERUSAHAAN JAWATAN PERJAN TVRI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PP 98 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PP 99 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PP 100 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG KARANTINA TUMBUHAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG KARANTINA IKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA III
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKASA PURA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PP 15 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 4 2002
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PP 143 2000 TENTANG PELAKSANAAN UU 8 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU 18 2000
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH RADIO AKTIF
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDOSAT TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM DAMRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2002 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2002 TENTANG DANA REBOISASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2002 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL ASING DALAM MELAKSANAKAN LINTAS DAMAI MELALUI PERAIRAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING DALAM MELAKSANAKAN HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN MELALUI ALUR LAUT KEPULAUAN YANG DITETAPKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2002 TENTANG PENUNDAAN KEEMPAT BERLAKUNYA PP 39 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT BONDED ZONE DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PP NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM JASA TIRTA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN SOSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN PP 34 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN RI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 34 2001
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2002 TENTANG PERKAPALAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2002 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PT DIRGANTARA INDONESIA PT PAL INDONESIA PT PINDAD PT DAHANA PT KRAKATAU STEEL PT BARATA IDNONESIA PT BOMA BISMA INDRA PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN PT LEN INDUSTRI DAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BAHANA PAKARYA INDUSTRI STRATEGIS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG USAHA PERIKANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2002 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDONESIA FARMA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2002 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI BIDANG JASA RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2002 TENTANG OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM PERUM PEGADAIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN SECARA EFEKTIF UU 2 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA LHOUKSEUMAWE
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT VARUNA TIRTA PRAKASYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2002 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM DAMRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2002 TENTANG BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2002 TENTANG KETAHANAN PANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PENGAMANAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT JASA RAHARJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PUPUK BUDIDAYA TANAMAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDONESIA FARMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG INFORMASI KEUANGAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PENUNDAAN KEMBALI BERLAKUNYA PP 39 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT BONDED ZONE DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA PERUM PERHUTANI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAU JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAU JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KIMIA FARMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM DAMRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERHOTELAN DAN PERKANTORAN INDONESIA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT HOTEL INDONESIA NATOUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BANK TABUNGAN NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG PENCABUTAN PP 25 1993 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PP 42 1995 TENTANG BEA MASUK BEA MASUK TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAHAN YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PP 7 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 6 1997
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PP 8 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI ATAU DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU DAN ANAK YATIM PIATU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI ATAU DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU DAN ANAK YATIM PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PP 34 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PP 10 1980 TENTANG TEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 17 1993
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PP 14 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 21 1993
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2001 TENTANG PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI HAKIM DAN PEJABAT NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2001 TENTANG PENGHENTIAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PENERIMA PENSIUN SERTA JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PP 8 1990 TENTANG JALAN TOL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PP 42 2000 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PP 12 1998 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PP 17 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 26 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2001 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKASA PURA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2001 TENTANG PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2001 TENTANG BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PP 145 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA IV
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PERUSAHAAN UMUM PERUM DAN PERUSAHAAN JAWATAN PERJAN KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2001 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN DALAM NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2001 TENTANG KEPELABUHANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2001 TENTANG KEBANDARUDARAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2001 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN KOTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1987 TENTANG PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA CARA PENGURUSAN DAN PENGGUNAAN CADANGAN UMUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA PERTAMINA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 32 1969 TENTANG PELAKSANAAN UU 11 1967 TENTANG KETENTUAN KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2001 TENTANG IRIGASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2001 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2001 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PT SOCFIN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2001 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PT WISMA NUSANTARA INTERNATIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2001 TENTANG ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2001 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994 TENTANG PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PP 104 2000 TENTANG DANA PERIMBANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2001 TENTANG PENUNDAAN KETIGA BERLAKUNYA PP 39 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT BONDED ZONE DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG KARANTINA HEWAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 79 1998
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT WIJAYA KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PP 26 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA IV
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN PP 98 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA RI KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 48 2000
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM PERUM JASA TIRTA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2000 TENTANG TARIF DAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM PERUM DAMRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 95 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM SARANA PENGEMBANGAN USAHA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 102 TAHUN 2000 TENTANG STANDARISASI NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM PEGADAIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2000 TENTANG DANA PERIMBANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 105 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 106 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 107 TAHUN 2000 TENTANG PINJAMAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 108 TAHUN 2000 TENTANG TATACARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 111 TAHUN 2000 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 112 TAHUN 2000 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 113 TAHUN 2000 TENTANG PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 114 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN PP 33 1997 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 115 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 12 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 116 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR.CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 117 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 118 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT PERSAHABATAN JAKARTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 119 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN BANDUNG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 120 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. KARIADI SEMARANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 121 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. SARDJITO YOGYAKARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 122 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 123 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR. M. DJAMIL PADANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 124 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT SANGLAH DENPASAR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 125 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASAR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 126 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 127 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT ANAK DAN BERSALIN HARAPAN KITA JAKARTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 128 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 129 TAHUN 2000 TENTANG PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN KRITERIA PEMEKARAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 130 TAHUN 2000 TENTANG PENGECUALIAN SEBAGAI OBJEK PAJAK ATAS KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG DEBITUR KECIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 132 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 133 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM PERCETAKAN NEGARA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 135 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 136 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 137 TAHUN 2000 TENTANG TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 138 TAHUN 2000 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 139 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 140 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 141 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 15 1990 TENTANG USAHA PERIKANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 142 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 143 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN UU 8 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU 18 2000
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 144 TAHUN 2000 TENTANG JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KEJA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 147 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PP 20 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 148 TAHUN 2000 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DI DAERAH DAERAH TERTENTU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 149 TAHUN 2000 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON UANG TEBUSAN PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 150 TAHUN 2000 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 151 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 152 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 153 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS GAJAHMADA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 154 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 155 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PP 98 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA RI KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDUSTRI SODA INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT GARAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PP 40 1995 TENTANG ANGKUTAN UDARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN JAWATAN PERJAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEPELAUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG GAJI POKOK PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG TINGKAT KETELITIAN PETA UNTUK PENATAAN RUANG WILAYAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO P.T. KERTAS LECES
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PP 58 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBAHAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TARIF DAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN JAYAPURA DARI KOTA JAYAPURA KE WILAYAH SENTANI DI KABUPATEN JAYAPURA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PP 17 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KONSERVASI ENERGI ABADI PT KONEBA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN BENTUK PT PERUSAHAAN PILOT PROYEK BERDIKARI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM PRASARANA PERIKANAN SAMUDRA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA MATERAI DAN BESARNYA BATAS PENGENAAN HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA MATERAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TELEKOMUNIKASI TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM PERUM PEGADAIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BANK NEGARA INDONESIA TBK DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA IV
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG RI PERUM PERURI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKASA PURA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN TELEVISI RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RADIO RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PP 81 1999 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PP 38 1992 TENTANG TENAGA KEPENDIDIKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT DANAREKSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ASURANSI JASA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 42 1995 TENTANG BEA MASUK BEA MASUK TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2000 TENTANG PENUNDAAN BERLAKUNYA PP 39 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT BONDED ZONE DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN KONSULTASI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 98 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA RI KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA IV
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2000 TENTANG TARIF DAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2000 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2000 TENTANG LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KERETA API INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDONESIA FARMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PP 9 1980 TENTANG HAK KEUANGAN KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH BEKAS WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 16 1993
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PP 50 1980 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRASI MENTERI NEGARA DAN BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 18 1993
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PP 5 1996 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRASI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH SERTA JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2000 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN LOMBOK BARAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2000 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMANFAATAN RADIASI PENGION
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2000 TENTANG PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT POS INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA III
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BANK TABUNGAN NEGARA DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KIMIA FARMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2000 TENTANG PENYESUAIAN PENSIUN POKOK MANTAN PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG SERTA JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA SERTA JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI HAKIM DAN PEJABAT NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2000 TENTANG GAJI POKOK PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI TINGGI NEGARA DAN ANGGOTA LEMBAGA TINGGI NEGARA SERTA KEHORMATAN ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2000 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF JAKSA AGUNG PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEJABAT LAIN YANG KEDUDUKANNYA ATAU PENGANGKATANNYA SETINGKAT ATAU DISETARAKAN DENGAN MENTERI NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PENERIMA PENSIUN SERTA JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK MANTAN PEJABAT NEGARA DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KEDALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BATAN TEKNOLOGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KLIRING DAN JAMINAN BURSA KOMODITI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2000 TENTANG KENAVIGASIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 1999 TENTANG LT BUMN GTPENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDUSTRI SANDANG I KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDUSTRI SANDANG II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT POS INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PENGERUKAN INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI ACEH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGARA BARAT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR PT BANK LIPPO TBK DAN PT BANK SEMBADA ARTANUGROHO DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG PENGUSAHAAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN PP 5 1999 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG PENJUALAN SAHAM NEGARA RI PADA PT INDOFOOD TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT AMARTA KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1999 TENTANG BENTUK BENTUK TAGIHAN TERTENTU YANG DAPAT DIKOMPENSASIKAN SEBAGAI SETORAN SAHAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN DI BIDANG PENGADILAN NIAGA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1999 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LAUT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN 3 TIGA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II KENDARI KOLAKA DAN BUTON DALAM WILAYAH PROVINSI DATI I SULAWESI TENGGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN 12 DUA BELAS KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II BONE SINJAI SIDENRENG RAPPANG WAJO LUWU DAN BULUKUMBA DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I SULAWESI SELATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN 3 TIGA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II PONTIANAK DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I KALIMANTAN BARAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN SERAH SIMPAN DAN PENGELOLAAN KARYA REKAM FILM CERITA ATAU FILM DOKUMENTER
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1999 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU DAN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN IJIN USAHA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF DAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG MERGER KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN PP 70 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 73 1998 PP 71 1992 TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PP 72 1992 TENTANG BANK BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN UU 3 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1999 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PT BANK LIPPO TBK PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK PT BANK BALI TBK PT BANK UMUM KOPERASI INDONESIA PT BANK UNILEVER TBK PT BANK PRIMA EXPRESS PT BANK ARTA MEDIA DAN PT BANK PATRIOT DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1999 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI ACEH BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA BANK PEMBANGUNA DAERAH JAWA TENGAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ISTAKA KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DI BIDANG PERBANKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PAKARYA INDUSTRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKASA PURA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN BEBERAPA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II MALUKU UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I MALUKU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN 13 TIGA BELAS KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II TAPANULI SELATAN TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR LABUHAN BATU DAN LANGKAT DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN 5 LIMA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II ACEH TIMUR DAN ACEH UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANTARSARI DI WILAYAH KABUPATEN DATI II CILACAP DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I JAWA TENGAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN 6 ENAM KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II LAMPUNG SELATAN DAN LAMPUNG TENGAH DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I LAMPUNG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TERAS TERUNJAM DI WILAYAH KABUPATEN DATI II BENGKULU UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I BENGKULU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN 14 EMPAT BELAS KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II SERANG TANGERANG PANDEGLANG BOGOR SUBANG KERAWANG CIAMIS DAN MAJALENGKA DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I JAWA BARAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN 9 SEMBILAN KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II MALANG LAMONGAN BOJONEGORO NGAWI BLITAR LUMAJANG DAN KEDIRI DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I JAWA TIMUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN 6 ENAM KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II PESISIR SELATAN SOLOK SAWAHLUNTO SIJUNJUNG DAN PASAMAN DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I SUMATERA BARAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PERSERO PT BANK RAKYAT INDONESIA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BANK TABUNGAN NEGARA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BANK MANDIRI DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PAKARYA INDUSTRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA III
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 1999 TENTANG PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA RI PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1999 TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PERAWATAN TAHANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PP 50 1994 TENTANG PELAKSANAAN UU 8 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU 11 1994
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 1999 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERTANI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN PP 73 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN PP 24 1998 TENTANG INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 1999 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMERIKSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1999 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN DARI WILAYAH DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR KE KECAMATAN RAYA DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 1999 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA DAERAH KABUPATEN DONGGALA DARI WILAYAH DAERAH KOTA PALU KE WILAYAH KOTA DONGGALA KECAMATAN BANAWA DAERAH KABUPATEN DONGGALA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 1999 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA PP 26 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN PP 59 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDUSTRI SANDANG II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDUSTRI SANDANG I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PP 46 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 48 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS DAN ATAU BANGUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 1999 TENTANG KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 1999 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 1999 TENTANG KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAN BANK UMUM DALAM RANGKA PEMBIAYAAN KREDIT USAHA TANI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTA BUKIT TINGGI DAN KABUPATEN AGAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN PP 18 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN NAMA KOTA UJUNG PANDANG MENJADI KOTA MAKASSAR DALAM WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PEMUSNAHAN DOKUMEN PERUSAHAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN KE DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA DAN LEGALISASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 89 TAHUN 1999 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN HOTEL DAN TOURIST NASIONAL NATOUR LTD KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 90 TAHUN 1999 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDUSTRI SANDANG I KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDUSTRI SANDANG II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 91 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS BANK UMUM KOPERASI INDONESIA PT BUKOPIN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 59 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 1999 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM JASA TIRTA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 1999 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM JASA TIRTA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 95 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN PP 17 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA RI KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BANK MANDIRI DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA RI KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP 17 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAAN PERBANKAN NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 47 1994 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 1998 TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT DHARMA NIAGA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1990 TENTANG PENDIDIKAN DASAR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1990 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PENYANDERAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG POLISI PAMONG PRAJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPANULI TENGAH DAN WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TK II SIBOLGA KE KOTA PANDAN DI WILAYAH KECAMATAN SIBOLGA KABUPATEN DAERAH TK II TAPANULI TENGAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TIK II AGAM DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TK II BUKIT TINGGI KE KOTA LUBUK BASUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO P.T. DANA REKSA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKASA PURA II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO P.T. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG PERUSAHAAN UMUM PERUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 50 1994 TENTANG PELAKSANAAN UU 8 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU 11 1994 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 36 1996
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 36 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 41 1997
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 2 1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 42 1997
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PP 46 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 57 1996
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KE DALAM WILAYAH RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM PERUM KERETA API MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT GARAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN MALUKU PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERIKANI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT TIRTA RAYA MINA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERIKANAN SAMUDERA BESAR KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT USAHA MINAS SERTA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT USAHA MINA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KAWASAN BERIKAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT CIPTA NIAGA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ADHI KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1998 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT KERTA NIAGA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT DHARMA NIAGA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PAL INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1998 TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK KEPADA DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1998 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1998 TENTANG MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PUPUK SRIWIJAYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1998 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DI BIDANG INDUSTRI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1998 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PENGANGKATAN PENASEHAT AHLI PADA DEWAN EKONOMI DAN KEUANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 70 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 60 996
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT BONDED ZONE DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1998 TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 20 1997 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 2 1966 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 16 1998
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 1998 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DI BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1998 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DI BIDANG PERBANKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 15 1994 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1998 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN SELAKU PEMEGANG SAHAM ATAU RUPS PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO KEPADA MENEG PENDAYAGUNAAN BUMN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 1998 TENTANG PROVISI SUMBER DAYA HUTAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 22 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 1998 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DI BIDANG PENJAMINAN KEWAJIBAN BANK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 70 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 38 1998
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 28 1990 TENTANG PENDIDIKAN DASAR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 29 1990 TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 30 1990 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG TARIF DAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA DI LAUT NATUNA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 1998 TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEHUTANAN KEPADA PEMERINTAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 42 1995 TENTANG BEA MASUK BEA MASUK TAMBAHAN PPN DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH DAN PPH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 19 1997 TENTANG PAJAK DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 1998 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGADA DARI KOTA BAJAWA KECAMATAN NGADABAWA KE KOTA MBAY KECAMATAN AESESA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 1998 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKABUMI DARI WILAYAH KOTAMADYA DATI II SUKABUMI KE KOTA PELABUHAN RATI DI WILAYAH KECAMATAN PELABUHAN RATU
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 15 1994 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 49 1998
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1998 TENTANG KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1998 TENTANG PRASARANA DAN SARANA KERETA API
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 1998 TENTANG PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1997 1998 KE TAHUN ANGGARAN 1998 1999
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 1998 TENTANG PENANGGUHAN PEMBERLAKUAN KEWAJIBAN MELENGKAPI DAN MENGGUNAKAN SABUK KESELAMATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 1998 TENTANG PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 70 1992 TENTANG BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 54 1998
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 1998 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DI BIDANG PERBANKAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1998 TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT SEMEN GRESIK TBK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BIMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM PERUM OTORITA JATILUHUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PP 14 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 1998 TENTANG PERHITUNGAN JUMLAH HAK SUARA KREDITUR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 1998 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 1998 TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA DATI II BEKASI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM PERUM BIO FARMA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKASA PURA I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM SAHAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANDHI KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO BIO FARMA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PENGAWASAN BARANG KENA CUKAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1993
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PP 18 1997 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA ABRI SEBAGAIMANA TELAH LIMA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 47 1993
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. JASA MARGA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI DALAM RANGKA PENGALIHAN STATUS PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PELABUHAN INDONESIA III
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT INDUSTRI SANDANG II
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PP 14 1994 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG WARALABA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO P.T. PUPUK SRIWIJAYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO P.T. ANEKA TAMBANG
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996 1997 KE TAHUN ANGGARAN 1997 1998
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT SANG HYANG SERI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO P.T. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO P.T. ASURANSI KREDIT INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO P.T. PUPUK SRIWIJAYA INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN WARAKAWURI ATAU DUDA TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU DAN ANAK YATIM PIATU ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PP 6 1990 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA RI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1997 TENTANG LAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1997 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA HIBAH WASIAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1997 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1997 TENTANG PEMBEBASTUGASAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA WAKIL KETUA ATAU ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK KARENA HAK HAKNYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERIKANI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT POS INDONESIA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PP 68 1996 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PP 36 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP 35 1996
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PP 2 1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PP 33 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1997 TENTANG KEMITRAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PP 28 1996 TENTANG PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1997 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT ADHI KARYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 1997 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN 9 SEMBILAN KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DATI II LABUHAN BATU TAPANULI SELATAN NIAS DAN TAPANULI TENGAH DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I SUMATERA UTARA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR IMPOR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1996 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK BERSTATUS ENTREPORT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR EPTE DAN PERUSAHAAN PENGOLAHAN KAWASAN BERIKAT KB
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO DALAM BIDANG NUKLIR
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRASI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH DAN MANTAN DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH SERTA JANDA DUDANYA
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN I
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN II DAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN IX MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN III PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN IV DAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN V MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN VI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO P.T.PERKEBUNAN VII DAN PERUSAHAAN PERSEROAN P.T. PERKEBUNAN VIII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA IV
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA V
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA VI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN X DAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN XXXI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA VII
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN XI DAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN XII DAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN XIII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN XV XVI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN XVIII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN XIX PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN XXI DAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN XXVII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN XX PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN XXIV XXV MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN XXIII PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN XXVI DAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN XXIX MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1996 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN XXVIII PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN XXXII DAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BINA MULYA TERNAK MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN PP RI NO.50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UU 8 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU 11 1994
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1996 TENTANG PENINDAKAN DI BIDANG KEPABEANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1996 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI KEPABEANAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1996 TENTANG PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1996 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG CUKAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1996 TENTANG IZIN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1996 TENTANG OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM PERUM PENGADAAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN PP 48 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1996 TENTANG PENGELOLAAN DAN INVESTASI DANA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH |
